- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
-
Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020
Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggan, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
-
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
-
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2018 - 2019
-
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021
-
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
-
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Selamat Datang di JDIH KEMENDESA
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendesa PDTT, adalah bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang JDIH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang mana diharapkan dari JDIH ini mempermudah kebutuhan akan dokumen hukum terkait desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi khususnya, dan masyarakat secara umum.
Semoga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat berfungsi maksimal dan mampu memberikan kontribusi informasi hukum dengan baik.
Selamat Datang di JDIH KEMENDESA
Kebutuhan akses kebijakan terutama pada Pemerintah Desa dan Daerah akan peraturan pengelolaan dana desa kebijakan terkait dana desa, terus meningkat seiring dengan peraturan terkait dana desa, serta kebijakan percepatan pembangunan nasional yang terus diperbaharui. Maka dari itu, JDIH Kemendesa PDTT hadir sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang JDIH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, juga diharapkan dapat berperan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan pembangunan dan dana desa, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi khususnya sebagai pembuat kebijakan.
Berita dan Kegiatan Terbaru
Berikut Kami sajikan berita dan kegiatan terkait dengan JDIH KEMENDESA.
Selalu kunjingi JDIH KEMENDESA untuk mendapatkan update berita dan kegiatan yang terbaru.
Selengkapnya...
Permohonan Informasi
Untuk mendapatkan informasi produk hukum, silahkan mengisi Formulir Permohonan Informasi Produk Hukum dengan menyertakan kelengkapan persyaratan dokumen.
Proses Oleh Tim JDIH
Dengan segenap hati Kami akan melayani Anda dengan memproses dan menghimpun Informasi Produk Hukum yang Anda butuhkan.
Penyajian Informasi
Tahapan berikutnya adalah penyajian Informasi Produk Hukum yang telah diproses oleh Tim JDIH KEMENDESA. Selesai.
Tautan
Berikut adalah beberapa tautan ke website Anggota JDIH lainnya.
