- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2018 - 2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keprotokolan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
-
Memorandum of Understanding Nomor 16 Tahun 2018
Memorandum of Understanding Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Indonesia Mall Dalam Upaya Mendukung Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Go Digital
-
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
-
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
-
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2018 - 2019
-
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi
-
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keprotokolan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Selamat Datang di JDIH KEMENDESA
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendesa PDTT, adalah bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang JDIH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang mana diharapkan dari JDIH ini mempermudah kebutuhan akan dokumen hukum terkait desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi khususnya, dan masyarakat secara umum.
Semoga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat berfungsi maksimal dan mampu memberikan kontribusi informasi hukum dengan baik.
Selamat Datang di JDIH KEMENDESA
Kebutuhan akses kebijakan terutama pada Pemerintah Desa dan Daerah akan peraturan pengelolaan dana desa kebijakan terkait dana desa, terus meningkat seiring dengan peraturan terkait dana desa, serta kebijakan percepatan pembangunan nasional yang terus diperbaharui. Maka dari itu, JDIH Kemendesa PDTT hadir sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang JDIH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, juga diharapkan dapat berperan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan pembangunan dan dana desa, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi khususnya sebagai pembuat kebijakan.
Berita dan Kegiatan Terbaru
Berikut Kami sajikan berita dan kegiatan terkait dengan JDIH KEMENDESA.
Selalu kunjingi JDIH KEMENDESA untuk mendapatkan update berita dan kegiatan yang terbaru.
Selengkapnya...
Permohonan Informasi
Untuk mendapatkan informasi produk hukum, silahkan mengisi Formulir Permohonan Informasi Produk Hukum dengan menyertakan kelengkapan persyaratan dokumen.
Proses Oleh Tim JDIH
Dengan segenap hati Kami akan melayani Anda dengan memproses dan menghimpun Informasi Produk Hukum yang Anda butuhkan.
Penyajian Informasi
Tahapan berikutnya adalah penyajian Informasi Produk Hukum yang telah diproses oleh Tim JDIH KEMENDESA. Selesai.
Tautan
Berikut adalah beberapa tautan ke website Anggota JDIH lainnya.
