• +6221 799 4372
  • info@jdih.kemendesa.go.id

Dasar Hukum

Sistem JDIH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (JDIH KemendesaPDDTrans RI) merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, khususnya Bagian Hukum selaku Anggota JDIHN dan selaku Pusat Jaringan Hukum di lingkungan Kemendesa.

JDIH KemendesaPDDTrans RI merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan ilmu pengetahuan dan bahan dokumentasi lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Untuk itu, dengan terbentuknya JDIHN KemendesaPDDTrans RI diharapkan dapat mempermudah pencarian dan penelusuran Peraturan atau Keputusan Pimpinan KemendesaPDDTrans RI dan produk hukum KemendesaPDDTrans RI lainnya, sebagai media pemberian informasi hukum serta pembinaan hukum, khususnya di lingkungan KemendesaPDDTrans RI.

 

Dasar hukum penyediaan informasi dan pembentukan KemendesaPDDTrans RI yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
  5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan.

 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.

Oleh karena itu, KemendesaPDDTrans RI sebagai anggota JDIHN, perlu membangun dan mengembangkan sistem jaringan dokumentasi hukum, sehingga produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan dapat tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan yang terpadu dan terintegrasi melalui JDIHN.