Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Monitoring Kinerja Kearsipan (simekar) Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2023
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2023
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama
19/09/2023
Jakarta, 11 September 2023
Demi menjaga dan memastikan penyelenggaraan JDIH Kemendesa berjalan sesuai dengan yang diharapkan sekaligus menyerap masukan-masukan bagi pengembangan ke depan, termasuk diantaranya meresponi
05/09/2023
Dinamika positif penyelenggaraan JDIH Kemendesa yang terjadi tidak terlepas dari peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dikomandoi oleh Bapak Dr. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H.,
14/06/2023
Jakarta, 14 Juni 2023
Dalam rangka update kebutuhan hukum yang memayungi kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDTT) dengan mitra
Koleksi Buku Perpustakaan Hukum Biro Hukum Kementerian Desa Tertinggal
Penulis : Saptono Jenar, Legal Drafter at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration
Penerbit :
Nurani Hukum Jurnal Ilmu Hukum Untirta
Penulis : Saptono Jenar, Legal Drafter at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration
Penerbit :
Jurnal Bina Mulia Hukum FH Unpad
Penulis : Government Affairs, Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration, Development Disandvantaged Region
Penerbit :
Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Sekretaris Jenderal
“ Komitmen kami pada reformasi hukum di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT antara lain dibuktikan dengan menyediakan Struktur Organisasi yang memiliki substansi JDIH Kemendesa, melahirkan regulasi tentang JDIH sebagai tindaklanjut mandat peraturan undang-undang, mengadakan dan mempersiapkan sumber daya manusia analis hukum dan IT untuk mengelola JDIH secara profesional dan futuristis serta dukungan anggaran yang dialokasikan baik untuk teknis pengelolaan maupun untuk support kepada tim pengelola JDIH. Semoga JDIH Kemendesa dapat menjadi sarana komunikasi dokumentasi dan informasi hukum bagi semua pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta di desa-desa.“
Plt. Kepala Biro Hukum
“ Penyelenggaraan JDIH di lingkungan Kementerian Desa, PDTT merupakan upaya dalam memberikan sarana sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk memudahkan pencarian produk hukum daninformasi hukum Kemendesa, PDTT. Sebagai penanggungjawab JDIH Kemendesa, kami berupaya menjamin tersedianya dokumen dan informasi hukum bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang lengkap dan akurat, dengan pengelolaan yang terpadu, terintegrasi serta mudah diakses oleh masyarakat luas sampai di desa-desa. Jalinan kerjasama dan dukungan dari semua pihak dan Pusat maupun Anggota JDIHN diharapkan akan menjadikan JDIH Kemendesa makin maju dan berdaya guna memberikan manfaat bagi masyarakat.“
Berikut adalah beberapa tautan ke website Anggota JDIH lainnya.