PORTAL DOKUMENTASI HUKUM

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Peraturan Terbaru

Keputusan Menteri · Nomor 480 · 2026Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Baca 23 2

Keputusan Menteri · Nomor 663 · 2026Rencana Pengembangan Kompetensi Tingkat Instansi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2027–2029

Baca 74 13

Lebih banyak

Peraturan Terpopuler

Peraturan Menteri · Nomor 2 · 2024Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Baca 114543 34026

Peraturan Menteri · Nomor 16 · 2025Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

Baca 58233 19389

Lebih banyak

Berita Terbaru

Kementerian Desa dan PDT Bersama Badan Gizi Nasional Perkuat Sinergi Percepatan Pemenuhan Gizi Melalui Program IFSIV di Daerah Tertinggal

Baca

Tingkatkan Tata Kelola Kerja Sama, Ditjen PPDT Sosialisasikan Permendesa Nomor 4 Tahun 2026

Baca

Wujud Partispasi Publik, Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Melaksanakan Diseminasi Rancangan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Baca

Ditjen PPDT Dorong Kebijakan Khusus bagi Daerah Tertinggal dalam Draf Permendes

Baca

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Ditjen PPDT dan Yayasan CIRMA Dilaksanakan Secara Hybrid

Baca

Setditjen PPDT Bedah Jalur Litigasi dan Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum

Baca

Sekapur Sirih

Komitmen kami pada reformasi hukum di Lingkungan Kementerian Desa, PDT antara lain dibuktikan dengan menyediakan Struktur Organisasi yang memiliki substansi JDIH Kemendesa, melahirkan regulasi tentang JDIH sebagai tindaklanjut mandat peraturan undang-undang, mengadakan dan mempersiapkan sumber daya manusia analis hukum dan IT untuk mengelola JDIH secara profesional dan futuristis serta dukungan anggaran yang dialokasikan baik untuk teknis pengelolaan maupun untuk support kepada tim pengelola JDIH. Semoga JDIH Kemendesa dapat menjadi sarana komunikasi dokumentasi dan informasi hukum bagi semua pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta di desa-desa.

- Dr. Taufik Madjid, S.Sos., M.Si. -

- Sekretaris Jenderal -

Penyelenggaraan JDIH di lingkungan Kementerian Desa, PDT merupakan upaya dalam memberikan sarana sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk memudahkan pencarian produk hukum dan informasi hukum Kemendesa, PDT. Sebagai penanggungjawab JDIH Kemendesa, kami berupaya menjamin tersedianya dokumen dan informasi hukum bidang desa dan daerah tertinggal yang lengkap dan akurat, dengan pengelolaan yang terpadu, terintegrasi serta mudah diakses oleh masyarakat luas sampai di desa-desa. Jalinan kerjasama dan dukungan dari semua pihak dan Pusat maupun Anggota JDIHN diharapkan akan menjadikan JDIH Kemendesa makin maju dan berdaya guna memberikan manfaat bagi masyarakat.

- Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. -

- Kepala Biro Hukum -

AKTIVITAS PORTAL