https://jdih.kemendesa.go.id/JDIH Kementerian Desa PDT
https://jdih.kemendesa.go.id/JDIH Kementerian Desa PDT
  • Beranda
  • Peraturan
    • Undang-Undang
    • Pengganti UU (PERPPU)
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Instruksi Menteri
    • Surat Edaran
    • Surat Keputusan
    • Memorandum of Understanding
  • Putusan Pengadilan
    • Putusan MA
    • Putusan MK
  • Dokumen Pembentukan PUU
    • Daftar Progsun
    • Naskah Akademik atau Naskah Urgensi
    • Analis Dan Evaluasi
    • Risalah Pembahasan
    • Kajian atau Penelitian Hukum
  • Non Peraturan
    • Monografi
    • Yurisprudensi
    • Artikel Hukum
    • Haki
  • Rancangan Peraturan
    • Rancangan Undang Undang
    • Rancangan Peraturan Pemerintah
    • Rancangan Peraturan Presiden
    • Rancangan Peraturan Menteri
  • Berita
  • Tentang Kami
    • Profil
    • Sejarah
    • Dasar Hukum
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • SOP
  • Gallery
    • Photo
    • Video
  • Pojok UKE I

Non Peraturan

  1. Beranda
  2. Non Peraturan
  3. Artikel Hukum
Berbagai Cara Mensejahterakan Desa
Baca 66 2
Mengukur Popularitas Desa Dalam Menyerap Program dan Anggaran Prioritas Nasional
Baca 54 1
Komunikasi Adaptif Kemendesa dan Kepeloporan Pemuda Desa
Baca 44 0
Rekognisi Pembelajaran Lampau Oleh Pertides Demi Birokrasi Handal di Desa
Baca 53 0
Berharap Banyak Pada Peran Komisi Yudisial Pasca Pilkada Serentak 2024
Baca 45 0
Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Desa Melalui Kelembagaan Yang Dinamis dan Budaya Adaptif
Baca 48 0
Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD
Baca 692 31
Urgensi Pemidanaan Bagi Pelaku Perdagangan Pengaruh (trading In Influence) Dari Kalangan Non Pejabat Publik Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Baca 576 5
Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah
Baca 594 4
Polemik Pengesahan Omnibus Law: Uu Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum
Baca 569 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • Selanjutnya
  • Terakhir

Pojok Unit Kerja

Setditjen PPDT Bedah Jalur Litigasi dan Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum

Diseminasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dan Rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

Aksi dan Kolaborasi Lintas Sektor "Khususnya Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan"

Temu Konsultasi Publik dalam rangka Sinergi Program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia

Sinergi Pendampingan Hukum Antara Biro Hukum Kementerian Desa, PDTT dan JDIHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM

Rapat Evaluasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerjasama

Kategori Dokumen

  • Instruksi Menteri 5
  • Keputusan Menteri 186
  • Keputusan Presiden 5
  • Memorandum of Understanding 201
  • Peraturan Menteri 260
  • Peraturan Pemerintah 14
  • Pengganti UU (PERPPU) 1
  • Peraturan Presiden 13
  • Surat Edaran 32
  • Surat Keputusan 39
  • Undang-Undang 17
  • Rancangan Peraturan Menteri 21
  • SK Pimpinan UKE I 14
  • Surat Edaran Pimpinan UKE I 1
  • PKB 15
  • Putusan MA 2
  • Putusan MK 3
  • Daftar Progsun 1
  • Naskah Akademik atau Naskah Urgensi 16
  • Analis dan Evaluasi 5
  • Risalah Pembahasan 16
  • Kajian atau Penelitian Hukum 5

Selalu Terhubung! Akses Dokumen Darimana saja!

Anda akan selalu mendapatkan berita terbaru pertama kali!

Unduh di Play Store

JDIH Kementerian Desa PDT

JDIH Kementerian Desa PDT

  • Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan, 12750, DKI Jakarta, Indonesia
  • jdih@kemendesa.go.id
  • +6285811556011

© JDIH Kementerian Desa PDT

All rights reserved.

Pintasan

  • Beranda
  • Dokumen Peraturan
  • Non Peraturan
  • Artikel Pemerintah