Galeri

Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 dan Nomor 25 Tahun 2021
Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 dan Nomor 25 Tahun 2021
RAPAT PEMBAHASAN USULAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PERATURAN MENTERI DAN PENELAHAAN PERATURAN MENTERI DESA, PDTT NOMOR 15 DAN NOMOR 16 TAHUN 2020
RAPAT PEMBAHASAN USULAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PERATURAN MENTERI DAN PENELAHAAN PERATURAN MENTERI DESA, PDTT NOMOR 15 DAN NOMOR 16 TAHUN 2020
Relevansi Hukum Pengaturan Kerja Sama Dengan Badan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT
Relevansi Hukum Pengaturan Kerja Sama Dengan Badan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri dan Instrumen Hukum pada tanggal 20 hingga 22 April 2022
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri dan Instrumen Hukum pada tanggal 20 hingga 22 April 2022
Koordinasi antara Biro Hukum Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Direktur B Jamintel Kejaksaan Republik Indonesia untuk membahas kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Mei 2022 di Provinsi Lampung.
Koordinasi antara Biro Hukum Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Direktur B Jamintel Kejaksaan Republik Indonesia untuk membahas kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Mei 2022 di Provinsi Lampung.
Rapat Pembahasan Simplifikasi Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019
Rapat Pembahasan Simplifikasi Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019